•  
  • KSATRIA KENDALISADA
Selasa, 18 November 2014 - 11:40:07 WIB
Sejarah SAR NASIONAL
Diposting oleh : Nuzul Wahyudi
Kategori: Bidang Kajpram - Dibaca: 1742 kali

PENGERTIAN SAR

 Hakekat “Search And Rescue” (SAR) adalah suatu kegiatan kemanusiaan yang dijiwai oleh falsafah Pancasila dan  merupakan kewajiban bagi setiap WNI. Kegiatan tersebut meliputi segala upaya dan usaha pencarian, pemberian pertolongan, dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda yang bernilai.

 VISI :

“ Berhasilnya pelaksanaan operasi SAR pada setiap waktu dan tempat dengan cepat handal dan aman”

 MISI

“ Menyelenggrakan kegiatan operasi SAR yang efektif dan efisien melalui upaya tindak awal yang maksimal serta pengerahan potensi SAR yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, fasilitas SAR yang memadai, dan prosedur kerja yang mantap dalam rangka mewujudkan VIsi Badan SAR Nasional”

 

TUGAS BASARNAS

Badan SAR NAsional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi SEARH AND RESCUE (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

 

SEJARAH PERKEMBANGAN SAR DI INDONESIA

 1.    Tahun 1950

Indonesia masuk sebagai anggota ICAO (International Civil Aviation Organization), dengan masuknya sebagai anggota ICAO maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan SAR terhadap musibah penerbangan yang terjadi di wilayah Indonesia.

 2.    Tahun 1955

Para pejabat di berbagai instansi penerbangan melakukan koordinasi dan   menghasilkan gagasan betapa pentingnya penanganan tugas-tugas kemanusiaan, maka dibentuklah Panitia SAR berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1955. Panitia SAR atau Panitia Pencari dan Pemberian Pertolongan bila terjadi musibah ini dibentuk oleh Dewan Penerbangan.Penitia tersebut kemudian mempunyai tugas pokok yaitu:

  • Membentuk Badan Gabungan SAR
  • Menentukan Pusat Regional
  • Membuat anggaran pembiayaan dan material

 3.    Tahun 1959

Berkenaan tidak adanya tindakan nyata dari Panitia SAR, maka para pejabat penerbangan sipil dan militer mengadakan pembicaraan kembali, untuk membentuk organisasi SAR Nasional, tetapi usaha inipun tidak menuai hasil  karena :

  • Tidak tersedianya anggaran pembiayaan dan material.
  • Adanya perubahan politik dalam negeri.
  • Adanya perubahan organisasi dalam pemerintahan

 4.    Tahun 1966

Dengan Keppres Nomor 203 Tahun 1966 negara Indonesia terdaftar sebagai anggota IMCO (Intergovermental Maritime Consultative Organization), sekarang IMO (International Maritime Organization). Sebagai konsekuensi-nya Indonesia harus mempunyai organisasi SAR Nasional yang mampu menangani berbagai musibah pelayaran baik nasional maupun internasional.

 5.    Tahun 1968

Instansi sipil dan militer sudah mulai melakukan operasi SAR karena mereka telah memiliki berbagai sarana dan sistem komunikasi, tetapi pelaksanaannya masih dilakukan sendiri-sendiri menyebabkan usaha tersebut tidak berhasil secara maksimal. Menyadari hal tersebut para pejabat dari beberapa instansi kembali bersepakat untuk membentuk organisasi SAR Nasional yang terkoordinir dibawah satu komando.

Sehubungan dengan kegiatan SAR di Indonesia yang merupakan salah satu dari 6 proyek dalam South East Coordinating Committee on Transport and Communication, Indonesia dijadikan Umbrella project untuk Negara Asia Tenggara, maka telah tiba tim ahli dari US Coast Guard Amerika Serikat untuk melakukan survey. Tim ini bertugas  :

  • Mengumpulkan dan mempelajari data dan informasi dari semua fasilitas dan menyempurnakan kegiatan SAR di Indonesia.
  • Membantu dan meningkatkan dan menyempurnakan kegiatan SAR di Indonesia.
  • Meningkatkan koordinasi SAR di Indonesia dengan Negara-negara tetangga.

 6.    Tahun 1969

Kegiatan SAR di Indonesia mulai menjadi perhatian Negara-negara tetangga, bahkan ada yang bermaksud memprakarsai pembentukan  organisasi SAR Asia Tenggara karena organisasi yang ada masih belum sempurna. Sebagai anggota ICAO telah ditetapkan bahwa Negara itu harus mempunyai organisasi SAR sendiri atau bila tidak mampu harus bergabung dengan organisasi SAR yang sudah dibentuk oleh Negara lain.

 7.    Tahun 1972

Luas wilayah Negara Republik Indonesia, serta adanya perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan jasa angkutan laut maupun udara maka dunia internasional  mengharapkan jaminan dari pemerintahan Indonesia bagi keselamatan penerbangan dan pelayaran di wilayah Republik Indonesia. Untuk mencegah kemungkinan yang kurang menguntungkan di mata dunia internasional maka penyempurnaan kegiatan SAR di Indonesia harus segera dilakukan. Akhirnya setelah sekian lama mematuhi hukum-hukum dan peraturan internasinal dari ICAO dan SOLAS (Safery Of Life At Sea)  maka dengan Keppres Nomor 11 Tahun 1972 terbentuklah organisasi SAR Nasional bernama Badan SAR Indonesia yang disingkat BASARI.

BASARI berkedudukan dan bertanggungjawab Kepada Presiden, dimana dalam susunan organisasinya terdiri dari :

  • Unsur pimpinan
  • Pusat SAR Nasional ( Pusarnas )
  • Pusat-pusat Koordinasi Rescue ( PKR )
  • Sub-Sub Koordinasi Rescue ( SKR )
  • Unsur-unsur Search and Rescue ( Unsur-unsur SAR )

 Pusat koordinasi SAR Nasional dan Pusat Koordinasi Rescue diwilayah merupakan pelaksanaan operasi dalam kegiatan SAR.

 8.    Tahun 1973

Sebagai Realisasi Keppres No. 11 Tahun 1972, maka Pusat Koordinasi SAR Nasional yang kemudian dikenal dengan nama PUSARNAS mulai berfungsi aktif dan dikelola oleh 3 orang personil dengan menggunakan ruangan pinjam pakai di LEMHAMNAS kemudian ke Mabes TNI-AU.

 9.    Tahun 1974

Dengan ditetapkannya Keppres No. 44 dan 45 Tahun 74 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen. PUSARNAS berada di bawah Departemen Perhubungan.

 Sebagai pelaksanaan Keppres No. 44 dan 45 Tahun 1974, maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 415/U/Phb-75 pada tanggal 2 September 1975. Di dalamnya berisi Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan dan peraturan dalam organisasi.   

 Dengan adanya perwujudan yang nyata maka NASAR ( National Association of SAR ) yang bermarkas di Amerika, menerima PUSARNAS resmi menjadi anggota.

 Unsur-unsur Departemen Perhubungan yang menyelenggarakan SAR adalah :

  • Pusat SAR Nasional
  • Direktorat KPLP- Ditjen Perhubungan laut
  • Direktorat Keselamatan Penerbangan- Ditjen Hubud

 10.  Tahun 1976

Upaya peningkatan kemampuan dan eksistensi terus dilakukan pembaruan dengan mengikuti Working Group on Global Satelite Aided Search and Rescue dari IAF (International Astronautical Federation) yang bermarkas di Paris. Federasi yang bersifat teknologis dan non governmental ini melakukan kegiatan riset tentang penggunaan satelit untuk kepentingan kemanusiaan.

 11.  Tahun 1976

Upaya peningkatan kemampuan dan eksistensi terus dilakukan pembaruan dengan mengikuti Working Group on Global Satelite Aided Search and Rescue dari IAF (International Astronautical Federation) yang bermarkas di Paris. Federasi yang bersifat teknologis dan non governmental ini melakukan kegiatan riset tentang penggunaan satelit untuk kepentingan kemanusiaan.

 12.  Tahun 1978

Dalam usaha menangani masalah SAR di daerah Menteri Perhubungan selaku ketua BASARI mengeluar-kan instruksi No. IM.4/KP/Phb-78 untuk membentuk satuan tugas SAR pada KKR (Kantor Koordinasi Rescue). Kecepatan tindakan dalam setiap operasi SAR selalu diusahakan baik melakukan penataan perangkat lunak maupun menyiapkan perangkat kerasnya. Hal ini direalisasikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan selaku Ketua BASARI No. SK.5/K.104/ Phb-78 yang berisi penunjukan Kepala Pusat SAR Nasional sebagai Kuasa Ketua BASARI dalam kegiatan operasi SAR di lapangan.

13. Tahun 1979

Untuk menghindari terjadinya permasalahan saat terjadi musibah yang menyangkut dua negara tetangga,  maka pada tahun 1979 telah dilakukan penandatanganan kerjasama SAR antara Indonesia dan Singapura serta Indonesia-Australia.

Penataan Organisasi pun terus dilakukan guna memaksimalkan kinerja Pusat SAR Nasional dalam operasi penyelamatan maupun koordinasi. Maka pemerintah memandang perlu  untuk meningkatkan eselon PUSARNAS setingkat lebih tinggi, dengan Keppres 47 Tahun 1979  maka ditetapkan PUSARNAS menjadi BASAR-NAS (Badan SAR Nasional) eselon I setingkat dengan Dirjen.

 12.  Tahun 1980

Dengan adanya peningkatan eselonisasi Badan SAR Nasional, maka diatur pula tugas pokok dan fungsinya serta Unit Pelaksana Teknis, dimana wilayah SAR dibagi menjadi 4 wilayah sesuai FIR (Flight Information Region) yang ditetapkan ICAO, untuk Kantor Koordinasi Rescue dan 13 unit untuk kantor Sub Koordinasi Rescue, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.164/OT.002/ Phb-80

 13.  Tahun 1987

Dengan bertambahnya personil dan aktifitas yang harus diemban seiring dengan laju perkembangan moda transportasi baik sarana maupun prasarana dalam mendukung peningkatan ekonomi maka kantor Basarnas yang menempati eks Direksi Kit Jakarta International Airport di Halim PK dinilai sudah tidak memadai lagi. Oleh sebab itu Basarnas pindah  menempati Gedung 628 Bandara Inter-nasional Soekarno – Hatta Cengkareng.

 14.  Tahun 1990

Dalam penanganan masalah penanggulangan bencana, pemerintah melihat indikasi perlunya penyempurnaan di berbagai aspek. Oleh sebab itu pemerintah menerbitkan Keppres No. 43 Tahun 1990 yang mengatur Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (revisi Keppres No. 28 Tahun 1979).

 15.Tahun 1993

Dengan bertambahnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan jiwa  maka semakin tinggi  pula permintaan jasa SAR. Peningkatan ini dibuktikan dengan pedulinya wakil  rakyat kita mencantumkan dalam GBHN hasil sidang tahun 1993 yang menyatakan :

 “ Pencarian dan penyelamatan manusia sebagai akibat dari musibah, bencana alam, dan bencana lainnya merupakan tugas nasional, dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh berbagai pihak yang perlu terus dimantapkan melalui  peningkatan kemampuan organisasi, kualitas sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarananya agar mampu menyelenggarakan bantuan penyelamatan dengan cepat dan tepat “

 Dengan pernyataan  dalam GBHN ini berarti tugas SAR tidak hanya penerbangan dan pelayaran, namun sudah lebih luas lagi yaitu bencana dan musibah lainnya.

 16. Tahun 1998

Upaya peningkatan  kinerja Badan SAR Nasional terus dilaksanakan antara lain dengan menyempurnakan struktur organisasinya. Dengan Keputusan  Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998 tentang Struktur Organisasi  maupun tugas pokok dan fungsi Badan SAR Nasional kembali mengalami penyempurnaan.

Sedangkan untuk organisasi dan tata kerja Kantor Search and Rescue diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1998.

 17. Tahun 2002

Guna meningkatkan pelayanan jasa SAR Badan SAR Nasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2002 terdapat penambahan UPT, dari 23 UPT menjadi 24 UPT.

 A.   KANTOR SAR TIPE A :

  1. Kantor SAR Medan
  2. Kantor SAR Jakarta
  3. Kantor SAR Surabaya
  4. Kantor SAR Denpasar
  5. Kantor SAR Makasar
  6. Kantor SAR Biak

 B.   KANTOR SAR TIPE B :

    1. Kansar Banda Aceh         
    2. Kansar Padang
    3. Kansar Pekanbaru
    4. Kansar Tanjung Pinang
    5. Kansar Palembang
    6. Kansar Semarang
    7. Kansar Mataram
    8. Kansar Kupang
    9. Kansar Pontianak
    10. Kansar Balikpapan
    11. Kansar Banjarmasin
    12. Kansar Kendari
    13. Kansar Manado
    14. Kansar Ambon
    15. Kansar Sorong
    16. Kansar Jayapura
    17. Kansar Timika
    18. Kansar Merauke

     

    Struktur Kantor Sar Tipe A

     

    Struktur Kantor Sar Tipe B

     

    struktur basarnas

    Sumber : Materi Gladi Mantap UBALOKA Jateng 2007

Like Facebook dan Bagikan di Facebook :




Komentar :